Sleman, 19 Juni 2025 — Dewan Pengurus Daerah Independen Pekerja Sosial Profesional Indonesia (DPD IPSPI) Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan Musyawarah Daerah (Musda) 2025 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sleman. Acara ini menjadi ajang strategis untuk mengevaluasi kinerja organisasi, menyusun arah kebijakan ke depan, dan memperkuat peran pekerja sosial dalam menjawab tantangan sosial yang kian kompleks di era digital.
Ketua DPD IPSPI DIY periode 2022–2025, Irwan Fauzi, S.Sos., M.A., dalam sambutannya menekankan bahwa Musda bukan sekadar forum rutin organisasi, tetapi juga ruang reflektif dan transformasional untuk profesi pekerja sosial. Ia menyoroti pentingnya implementasi regulasi pasca disahkannya UU No. 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, serta regulasi turunannya seperti Permenpan RB No. 1 Tahun 2024 dan Permensos No. 5 Tahun 2024. “Regulasi-regulasi ini mempertegas posisi pekerja sosial di berbagai institusi,” ujarnya.
Ketua Umum DPP IPSPI, Dr. Puji Pujiono, MSW., RSW., juga menyuarakan pentingnya peran daerah dalam penguatan profesi. Ia menyoroti belum tersedianya Surat Izin Praktik Pekerja Sosial (SIPPS) sebagai tantangan nyata. “UU Pekerja Sosial sudah ada, seharusnya tak ada lagi keraguan soal identitas profesi. Namun kenyataannya, SIPPS belum tersedia,” jelasnya. Ia mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif dalam menyusun kebutuhan tenaga pekerja sosial di wilayah masing-masing.
Sejarawan dan pemerhati sosial, Dr. Sugiyanto, S.Sos., M.M., turut memberikan pandangan historis. Ia menyebut kehadiran UIN Sunan Kalijaga sebagai tonggak tumbuhnya kesadaran kolektif terhadap pentingnya profesi pekerja sosial di Yogyakarta. “Penguatan keilmuan dan praktik sosial harus dilakukan secara berkelanjutan,” ujarnya.
Dukungan dari pemerintah daerah juga mengalir. Kepala Dinas Sosial Sleman, Mustadi, S.Sos., M.M., yang mewakili Bupati Sleman, mengapresiasi kontribusi IPSPI dalam mendukung program sosial pemerintah. Ia mengajak seluruh Dinas Sosial se-DIY untuk bersama-sama mendorong realisasi SIPPS. “Ini bisa jadi model untuk seluruh DIY, bukan hanya Sleman,” tegasnya.
Perwakilan Dinas Sosial DIY, Budi Wibawa, AKS., M.Si., menyampaikan bahwa tema Musda mempertegas bahwa pekerja sosial bukan hanya pelaku teknis, melainkan profesi kemanusiaan yang menjunjung tinggi nilai empati, integritas, dan kepedulian. “Saudara-saudara adalah garda depan dalam pelayanan sosial,” katanya.
Sementara itu, H. Muhammad Yazid, S.Ag., anggota Komisi D DPRD DIY, menyampaikan dukungan legislatif terhadap keberlanjutan IPSPI DIY. Ia menegaskan bahwa kepekaan sosial tidak hadir secara instan, melainkan melalui proses panjang keterlibatan langsung di masyarakat. “Saya siap mendukung siapa pun ketua IPSPI yang terpilih. Ini bagian dari ibadah sosial kita,” tandasnya.
Musda 2025 juga menjadi momen penting pergantian kepemimpinan. Muhammad Husain Maulana, S.Sos., terpilih secara demokratis sebagai Ketua DPD IPSPI DIY periode 2025–2030 menggantikan Irwan Fauzi. Dalam pidatonya, Husain menekankan pentingnya penguatan basis data dan struktur organisasi. “Kita harus menajamkan data dan jangkauan organisasi agar semakin signifikan dan terukur,” ungkapnya.
Acara Musda dihadiri oleh 74 pekerja sosial serta berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari Dinas Sosial kabupaten/kota se-DIY, BK3S, LKKS, dan mitra strategis lainnya. Kehadiran lintas sektor ini mencerminkan semangat kolaboratif yang menjadi fondasi kuat dalam membangun profesi pekerja sosial yang adaptif dan relevan dengan dinamika zaman.
Seluruh rangkaian Musda berlangsung khidmat dan antusias. Para peserta menyepakati pentingnya kaderisasi, kolaborasi lintas sektor, serta konsistensi gerak organisasi dalam menghadapi tantangan sosial masa kini maupun mendatang. Musda 2025 menegaskan bahwa pekerja sosial bukan sekadar profesi, melainkan panggilan kemanusiaan yang memerlukan dedikasi, sinergi, dan ketangguhan moral.
