Publishing House Penerbit Inti Wacana adalah sebuah usaha penerbitan yang berfokus pada produksi dan distribusi buku dengan skala kecil hingga menengah.
Medan — Senator DPD RI asal Provinsi Sumatera Utara, Dedi Iskandar Batubara, melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka inventarisasi materi pengawasan dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), khususnya terkait kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak di lingkungan pendidikan maupun rumah tangga. Kegiatan tersebut berlangsung pada Rabu, (6/5/2026). […]
MEDAN – Anggota DPD RI, Dr. H. Dedi Iskandar Batubara, S.Sos., S.H., MSP., MH., CIRBC., CWC., menekankan bahwa kualitas pemimpin masa depan sangat bergantung pada kualitas diri pelajar saat ini. Hal tersebut disampaikannya dalam Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang digelar di Aula PW Al Washliyah Sumut, Jl. SM. Raja No. 144, Medan, Sabtu (28/3/2026). Kegiatan […]
LANGKAT – Ketua Kelompok DPD di MPR RI, Dr. H. Dedi Iskandar Batubara, menegaskan organisasi Islam memiliki peran penting dalam menyukseskan cita-cita Indonesia Emas 2045 melalui penguatan nilai-nilai Empat Pilar MPR RI. Hal itu disampaikannya saat menggelar Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama Pimpinan Daerah Al Washliyah Kabupaten Langkat di Aula Kantor Bupati Langkat, Sumatera […]
KISARAN – Anggota DPD RI asal Sumatera Utara, Dedi Iskandar Batubara, menegaskan bahwa menjaga kedaulatan negara melalui pemahaman konstitusi merupakan bagian tak terpisahkan dari misi dakwah. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber utama dalam Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Gedung Zul Firman, Universitas Asahan (UNA), Sabtu (13/12/2025). Kegiatan ini dilaksanakan berbarengan dengan pembukaan Musyawarah Daerah […]
MEDAN – Anggota DPD RI asal Sumatera Utara, Dedi Iskandar Batubara, menegaskan bahwa sekolah bukan sekadar tempat transfer ilmu, melainkan benteng terakhir pertahanan ideologi bangsa. Hal tersebut disampaikannya dalam Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang digelar di Hotel Madani, Jalan Sisingamangaraja, Medan, Senin (15/12/2025). Kegiatan ini dilaksanakan berbarengan dengan program School Leader yang diinisiasi oleh Majelis […]
Mochammad Thoha, Ketua Umum Jaringan Santri Nusantara (JSN), Jakarta, – Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Ancol menelurkan dualisme baru. Kubu Mardiono mengklaim didukung 30 DPW secara aklamasi, sementara kubu Agus Suparmanto memperoleh dukungan aklamasi pada pukul 01.00 dini hari. Kedua kubu bergegas menyerahkan berkas kepengurusan ke Kementerian Hukum dan HAM. Menteri Koordinator Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, pada 29 September […]
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menegaskan bahwa dalam sistem pemerintahan presidensial, tidak dikenal istilah oposisi maupun koalisi. Pernyataan ini sebagai respons atas instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta seluruh kader partai mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/08/2025). Menurut Puan, pernyataan Megawati […]
Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, M Shoim Haris, menegaskan bahwa partai politik memegang peran strategis dalam menjaga stabilitas dan kelangsungan kehidupan demokrasi di Indonesia. Menurutnya, partai bukan hanya alat legitimasi kekuasaan, tetapi juga harus menjadi penghubung antara rakyat dan negara secara berkelanjutan. “Partai politik harus senantiasa hadir dalam denyut nadi kehidupan rakyat. Pemilu hanyalah […]
sumber Reforma.idOleh : Abdurrahman (Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi UMJ) Dalam dekade terakhir ini, kemajuan teknologi big data memiliki peran yang penting dari semua sektor. Salah satu sektor yang dipengaruhi kemajuan tehknolgi big data adalah sektor politik. Di mana keputusan politik sangatlah berkaitan dengan analisis big data. Keputusan politik tentunya harus mengandung keadilan ini juga secara implisit […]
Jakarta, 29 Juni 2025 – Ahmad Irawan, legislator Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, mengkritisi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah. Ia menilai langkah tersebut merupakan keputusan yang keliru. “Putusan MK itu salah. Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 secara tekstual dan eksplisit menentukan […]