Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan segera mencabut sejumlah kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Kebijakan yang dimaksud mencakup pemberian tunjangan fantastis kepada anggota dewan serta penghentian sementara atau moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Minggu (31/08/2025), Prabowo menegaskan dirinya telah menyampaikan langsung kepada para pimpinan DPR agar menindaklanjuti keputusan tersebut secepatnya. Ia menilai langkah itu merupakan bentuk tanggung jawab moral wakil rakyat dalam menjaga kepercayaan publik.
“Tadi saya sudah sampaikan, besaran tunjangan kepada anggota DPR dan moratorium kunjungan kerja luar negeri sudah segera mereka tindak lanjuti,” ujar Prabowo di hadapan awak media.
Presiden menambahkan, keputusan ini sejalan dengan semangat efisiensi anggaran negara sekaligus menjawab kritik masyarakat terkait gaya hidup mewah sebagian pejabat. Menurutnya, setiap rupiah dari anggaran negara harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
Prabowo juga mengungkapkan dirinya telah menerima laporan dari sejumlah ketua umum partai politik mengenai adanya penonaktifan anggota fraksi di DPR. Penonaktifan itu dilakukan karena beberapa anggota diketahui menyampaikan pernyataan yang keliru dan menimbulkan kegaduhan publik.
“Langkah itu penting agar menjaga disiplin dan integritas anggota dewan. Tidak boleh ada wakil rakyat yang seenaknya berbicara tanpa dasar yang jelas,” tegas Prabowo.
Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa setiap anggota DPR wajib menunjukkan kepekaan terhadap aspirasi masyarakat. Ia mengingatkan agar para wakil rakyat tidak terjebak dalam kepentingan kelompok atau pribadi, melainkan selalu berpihak pada rakyat yang diwakilinya.
“Anggota DPR harus peka, jangan sampai kebijakan yang mereka buat justru melukai perasaan rakyat. Kedaulatan rakyat adalah hal yang utama,” kata Prabowo.
Rencana pencabutan tunjangan besar serta moratorium perjalanan ke luar negeri itu disambut baik sejumlah pengamat politik dan kelompok masyarakat sipil. Mereka menilai kebijakan tersebut dapat menjadi langkah awal dalam memperbaiki citra DPR yang selama ini kerap menuai kritik.
Dengan keputusan ini, publik menunggu implementasi nyata di lapangan. Pemerintah dan DPR diharapkan dapat bekerja sama lebih erat untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar membawa manfaat langsung bagi masyarakat luas
