Kemensos Susun Kerangka Kerja Evaluasi Pendamping Sosial 2026

Kemensos Susun Kerangka Kerja Evaluasi Pendamping Sosial 2026

Jakarta, 16 Juni 2025 – Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menginstruksikan kepada seluruh stafnya untuk segera merancang rencana kerja tahun 2026. Langkah ini bertujuan sebagai strategi utama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Selain itu, rencana kerja tersebut juga berfungsi sebagai alat evaluasi untuk menilai kinerja pendamping sosial di lingkungan Kementerian Sosial.

“Saya minta mulai bikin kerangka atau rencana kerja untuk pendamping kita ini. Seluruh pendamping yang dimiliki Kemensos,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis.

Pernyataan ini disampaikan oleh Gus Ipul saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) di kantor Kemensos, Jakarta, hari ini.

Ia menekankan bahwa para pendamping sosial, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), hingga Taruna Siaga Bencana (Tagana), merupakan perwujudan kehadiran Kementerian Sosial di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, sangat penting untuk merancang sistem kerja yang terukur agar dampak positifnya benar-benar dapat dirasakan di lapangan.

Gus Ipul juga mengimbau seluruh Direktur Jenderal untuk memberikan masukan demi memperkuat kebijakan tersebut, yang kemudian akan dikaji dan dibahas secara bersama-sama.

“Karena sekali lagi, sudah berulang-ulang ya saya sebut pendamping itu adalah wajah kita di rakyat, wajah negara di rakyat. Kalau mereka kerjanya masih enggak fokus, kan enggak terukur,” jelasnya.

“Saya minta, Bu (Dirjen Dayasos, Mira Riyati Kurniasih) ngasih usulan ya, semua dirjen ngasih usulan tentang pendamping,” tambahnya.

Tak hanya menyoroti kerangka kerja pendamping, ia juga menekankan jajaranya bekerja dan berpikir dalam koridor yang sama, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan agar tidak selalu bergantung pada bantuan sosial (bansos).

“Jadi itu yang saya minta mulai dikerjakan bersama-sama. Karang taruna masuk menjadi pilar sosial, SDM PKH untuk 2026 mulai kita buat formatnya dari sekarang kayak apa usulannya,” pungkasnya.

Dalam rapat tersebut hadir pula sejumlah pejabat penting, antara lain Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial (Dirjen Dayasos) Mira Riyati Kurniasih, Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial (Rehsos) Supomo, Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Agus Zainal Arifin, beserta para direktur dari berbagai direktorat jenderal dan staf khusus Menteri.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *