Digitalisasi dan Tenaga Kerja Indonesia Apriliani Intan Pertiwi – Mahasiswa Magister Manajemen UII

Digitalisasi dan Tenaga Kerja Indonesia

Oleh : Apriliani Intan Pertiwi – Mashasiswa Magister Manajemen Universitas Islam Indonesia

Transformasi digital atau sebuah upaya untuk mengintegrasikan teknologi berbasis digital ke seluruh aspek kehidupan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivtas dan kualitas hidup Masyarakat. Transformasi digital ini juga dialami di Indonesia diberbagai sektor seperti di pemerintahan, ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan.

Percepatan transformasi digital yang massif didorong oleh penetrasi internet yang tinggi, pertumbuhan ekonomi digital dan adopsi teknologi berbagai sektor. Perubahan ini tidak hanya mengubah cara bisnis bergerak tapi secara fundamental juga mengubah lanskap tenaga kerja. Digitalisasi memunculkan peluang pekerjaan baru dan meningkatkan produktivitas, tapi tentunya juga menumbuhkan tantangan yang signifikan berkaitan dengan keterampilan, risiko dan tuntutan akan adaptasi yang lebih cepat.

Digitalisasi memuncukan pengaruh positif, seperti munculnya pekerjaan baru yang sebelumnya tidak terpikiran. Misalnya pada sisi e-commerce & logistic, mereka membutuhkan tenaga kerja untuk manajemen marketplace, data analis, manajemen Gudang digital, layanan online hingga spesialis UX/UI.

Disisi financial technology juga menjadikan permintaan akan pengembang perangkat lunak sebagai system utama juga melonjak. Baik dari sisi spesialis keamanan cyber, analis keuangan digital dan spesialis kepatuhan. Termasuk teknologi kreatif, dengan adanya digitalisasi mereka yang berperan dalam industry kreatif (konten kreatif, influencer, spesialisasi social media, pengembang game dan animator) mulai terbantu denga adanya AI (Artificial Intelligence) ketika mereka mendadak tidak memiliki ide.

Data statistic menunjukkan bahwa ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai Rp 4.531 Triliun, setara dengan USD 366 Miliar pada 2030, tumbuh signifikan dari Rp 1.333 Triliun pada 2021 yang tertea pada Laporan e-conomy SEA 2023 oleh Google, Temasek, Baik & Company. Untuk pekerjaan digital menurut World Bank tahun 2020 memperkirakan ekonomi digital berpotensi menciptakan 3,7 juta pekerja baru di Indonesia tiap tahun hingga 2030.

Selain memunculkan pekerjaan baru, digitalisasi ini juga bisa meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Teknologi digital memungkinkan otomatisasi tugas rutin dan administrative, memungkinkan tenaga kerja focus ke tugas tambahan yang membutuhkan kreativitas, memecahkan masalah, negosiasi dan pengambilan keputusan.

Digitalisasi juga mempermudah para pencari kerja dengan adanya platform LinkedIn, Glints, Kalibrr dan Jobstreet. Bukan hanya dari sisi kandidat, tapi dari Perusahaan juga akan dengan mudah mendapatkan dan melihat seberapa banyak pendaftar yang memenuhi kualifikasi tanpa harus mengiklankan secara rumit karena dengan aplikasi tadi sudah tersebar secara otomatis. Tercatat saat ini aplikasi LinkedIn telah diunduh lebih dari 1 Miliar kali, Glints lebih dari 5juta kali, Kalibrr lebih dari 1juta kali dan Jobstreet lebih 10juta kali unduh.

Aplikasi pencari kerja yang digunakan juga masih banyak lagi dan ada juga yang bukan dalam bentuk aplikasi melainkan website baik dari Perusahaan terkait secara langsung atau dari pihak ke-3 serta laman lain. Ditambah lagi saat ini pendaftaran BUMN atau CPNS juga dilakukan secara daring. Artinya saat ini proses pencarian dan pendaftaran kerja sudah diprioritaskan melalui sisi digital. Selain itu, jumlah pengunduh aplikasi masing-masing tersebut menandakan bahwa para pekerja sudah mengenal dan menggunakan digitalisasi tersebut.

Meski memiliki dampak positif, ternyata digitalisasi ini juga memunculkan dampak negative. Misalnya disrupsi pekerjaan dan risiko otomatisasi. Teknologi AI, robotika dan otomatisasi proses akan menggantikan pekerjaan manusia yang bersifat rutih, repetitive dan bisa diprediksi terlebih di sektor manufaktur, administrasi dan jasa dasar. Menurut data statistic pasa studi world bank (2016) risiko otomatisasi diperkirakan 52% pekerja di Indonesia beresiko tinggi akan digantikan oleh teknologi. Hal ini juga akan memunculkan pengangguran terbuka terlebih jika transformasi keterampilan tidak sejalan.

Bukan hanya itu, tapi juga adanya kesenjangan keterampilan. Permintaan yang melonjak untuk literasi digital, data analisis, pemrograman, critical thinking, kreativitas dan kecerdasan emosional saat ini sangat dibutuhkan oleh banyak sektor. Hanya saja pasokan tenaga kerja dengan keterampilan sebanyak itu masih sangat terbatas.

Kesiapan keterampilan digital di Indonesia masih di peringkat 87 dari 134 negara di tahun 2023. Kebutuhan talenta digital mencapai 9 juta orang di periode 2015-2030. Tapi pasokannya hanya diperkirakan memenuhi 50-60% dari kebutuhan tersebut. Di Indonesia juga belum secara keseluruhan bisa akses internet. Daerah pedesaan, kelompok berpendapatan rendah dan lansia berisiko akan tertinggal dengan tren yang berkembang amat cepat melalui digital.

Ketimpangan digital ini bisa memperluas kesenjangan ekonomi dan social.  Sesuai pada Buku Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) dengan melibatkan 17.532 responden individu, menunjukkan lebih dari 80% menggunakan jaringan mobile untuk mengakses internet dari mana saja.

Persentase keterampilan digital Masyarakat pada angka 53,2% yang didominasi oleh Masyarakat usia produktif dengan penggunaan pesan instan, social media dan komunikasi melalui email. Masyarakat yang sudah dibekali literasi digtal dan informasi sebanyak 72,3%. Serta untuk berpikir kritis dalam merespon informasi di media digital pada tahun 2024 sebanyak 48,1%. Persentase tersebut masih tergolong rendah. Februari 2024 sebanyak 79,5% penduduk Indonesia sudah menggunakan internet. Tapi kesenjangan masih terlihat antara Jawa dan luar Jawa juga antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Untuk mengatasi digitalisasi yang semakin pesat perubahannya, perlu adanya revolusi system Pendidikan dan pelatihan. Kurikulum Pendidikan formal perlu diintegrasikan dengan keterampilan digital dasar, pemrograman, data analis dan softskill. Ini juga diharapkan tidak seterusnya berubah beriringan dengan perubahan pemerintah yang berwenang.

Kelemahan Indonesia masih pada system yang belum bisa digunakan seterusnya kedepan. Dengan seringnya dirubah selama revolusi setiap kepala pemerintahan berubah, itu juga disertai dengan sistemnya. Tentu dengan tidak menetap pada satu tujuan dan perlunya penyesuaian Kembali, perubahan system menjadikan orang yang berperan atau menjalankan system tersebut kewalahan.

Peningkatan infrastruktur digital juga diperlukan. Pemerintah perlu memperluas jaringan internet broadband berkualitas ke seluruh pelosok negeri dengan harga yang terjangkai untuk mengurangi kesenjangan digital. Faktanya harga yang perlu ditanggung untuk Masyarakat mendapatkan akses internet semakin mahal tapi kecepatan aksesnya masih tergolong sedang jika dibandingkan dengan negara lain.

Regulasi yang adaptif untuk melindungi pekerja di era gig economy (jaminan social, hak-hak dasar), mendorong inovasi, dan memastikan persaingan usaha yang sehat juga diperlukan.  Regulasi yang tepat akan mendorong pekerja meningkatkan produktivitas dan mengurangi adanya ketidakpastian ekonomi. Tidak berhenti disitu saja, tapi juga akan menciptakan ligkungan yang lebih pasti bagi Perusahaan untuk melakukan investasi dan mengembangkan usahanya. Bahkan dengan regulasi yang tepat juga akan mencegah adanya praktik monopoli ataupun eksploitasi terhadap pekerja.

Kolaborasi antara pemerintah, swasta dan akademisi penting untuk dilakukannya identifikasi kebutuhan keterampilan masa depan, merancang kurikulum pelatihan yang relevan dan pembuatan jalur karir yang jelas. Jika ke-3nya tidak melakukan kolaborasi maka akan terjadi kesalahan baik dalam perancangan hingga pelaksanaannya.

Lifelong mindser, pola berpikir belajar sepanjang hayat di Indonesia saat ini sudah menunjukkan tren positif meskipun masih memerlukan upaya lebih lanjut untuk menjadikan budaya ini meluas.

Budaya ini akan menumbuhkan ke tenaga kerja melakukan adaptasi perubahan teknologi lebih cepat dan mudah. Pengembangan budaya ini perlu adanya dukungan dari kesadaran pribadi, peran dari Pendidikan formal dan non-formal, pemanfaatan teknologi, dan peran organisasi juga Perusahaan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *