Oleh : Prof. Dr. Hafid Abbas, Komisioner/Ketua ke-8 Komnas HAM RI (2012-2017)
Kasus keracunan massal akibat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjadi peringatan serius bagi pemerintah dan masyarakat. Hingga April 2026, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat lebih dari 33.000 siswa terdampak akibat menu MBG yang tidak layak dikonsumsi. Kasus ini tersebar di berbagai wilayah, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, hingga Nusa Tenggara Barat, dengan gejala muntah, pusing, hingga harus rawat inap. Kejadian ini memperlihatkan betapa ironisnya fakta-fakta lapangan tersebut: meski pelaksanaan MBG telah menghabiskan anggaran yang amat besar, namun korban tetap saja berjatuhan sia-sia.
Anggaran MBG awalnya hanya IDR 71 triliun, tetapi melonjak hingga IDR 335 triliun pada 2026 (Kompas, 24/09/2025). Dari total anggaran ini, sebanyak IDR 255,5 triliun dialokasikan untuk pemenuhan gizi nasional atau pembelian makanan bergizi. Sisanya digunakan untuk dukungan manajemen serta cadangan kebutuhan program ke depan. Lonjakan anggaran ini menunjukkan tekad besar pemerintah, namun juga menghadirkan tantangan luar biasa: bagaimana memastikan anggaran raksasa tersebut digunakan tepat sasaran dan benar-benar bermanfaat bagi anak-anak Indonesia.
Di tengah tantangan ini, pada 28 April lalu, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program MBG dibangun di UNHAS. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana hadir meresmikan secara langsung SPPG itu. UNHAS berupaya tampil sebagai contoh pengelolaan MBG yang ideal. Rektor UNHAS, Jamaluddin Jompa, menegaskan bahwa keberadaan SPPG ini merupakan upaya mengintegrasikan riset, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat dalam satu ekosistem (Tempo, 28/04/2026). Pendekatan ini menekankan bukan hanya pada produksi makanan, tetapi juga pada penelitian dan inovasi gizi yang berkelanjutan.
Keterlibatan UNHAS sebagai perguruan tinggi negeri pertama di Indonesia yang membangun SPPG memiliki beberapa peran strategis yang penting, antara lain: Pertama, UNHAS dapat menjadi Model Percontohan Nasional bagi perguruan tinggi lain atau institusi mana saja yang memenuhi kriteria apabila ingin berkontribusi dalam pengembangan MBG. Sistem manajemen internal, pengawasan gizi, dan standar produksi yang diterapkan UNHAS dapat dijadikan tolok ukur nasional. Dengan model ini, pelaksanaan MBG dapat dijalankan sesuai prosedur yang bertanggung jawab, sehingga dapat mengurangi atau mencegah risiko terulangnya beragam kasus keracunan yang selama ini menelan begitu banyak korban.
Kedua, UNHAS dapat berperan sebagai Pusat Konsultasi Nasional dan menjadi rujukan bagi institusi mana saja yang mengelola MBG sesuai standar. Konsultasi ini mencakup manajemen dapur, distribusi makanan, serta pengawasan gizi. Keahlian akademik dan praktik lapangan yang terintegrasi menjadikan UNHAS sebagai tempat belajar yang kredibel dan tepercaya.
Ketiga, UNHAS dapat berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam pengelolaan dan pengembangan MBG. Dengan keterlibatannya secara langsung dalam pengelolaan MBG, UNHAS dapat memberikan pelatihan dan bimbingan praktis agar kasus keracunan seperti yang terjadi di Kudus, Madiun, atau Lombok Tengah tidak akan pernah terulang lagi (BBC, 2026). Pengalaman ini menjadi bahan pembelajaran bagi seluruh dapur MBG di tanah air, sehingga korban tidak lagi berjatuhan sia-sia.
Keempat, UNHAS dapat berperan sebagai Pusat Penelitian dan Inovasi Gizi. UNHAS sebaagi perguruan tinggi bereputasi di tingkat nasional, regional dan global, memiliki peneliti dan ahli gizi yang mampu mengembangkan teknologi pangan, metode distribusi, serta inovasi menu bergizi. SPPG juga menjadi laboratorium hidup bagi mahasiswa dan dosen, yang memungkinkan penelitian terapan berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas layanan MBG.
Kelima, UNHAS dapat berperan sebagai Pusat Jejaring dan Tanggap Darurat
khususnya di Sulawesi Selatan dan di Kawasan Indonesia Bagian Timur. UNHAS dapat membangun jejaring itu dengan berbagi informasi, pengalaman, serta menangani kasus atau masalah yang terkait dengan MBG secara cepat. Kecepatan respons ini sangat penting untuk mencegah dampak yang lebih luas pada anak-anak dan masyarakat.
Keenam, UNHAS dapat melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi nasional untuk mendukung BGN dalam melakukan pemantauan kualitas layanan MBG di seluruh tanah air. Dengan evaluasi berkelanjutan, setiap dapur MBG diharapkan dapat memenuhi standar keamanan pangan dan gizi, sehingga setiap rupiah dari anggaran besar program MBG dapat digunakan secara tepat sasaran.
Langkah UNHAS ini kelihatannya sejalan dengan praktik terbaik di dunia. India dan Brasil misalnya, telah menunjukkan keberhasilannya melaksanakan program makanan sekolah berskala besar. India melalui Mid-Day Meal Scheme menyediakan makanan bergizi gratis bagi puluhan juta anak sekolah dasar dan menengah. Program ini meningkatkan kehadiran sekolah, menurunkan angka stunting, dan membantu pemenuhan gizi anak-anak di daerah kurang mampu. Brasil melalui Programa Bolsa Família dan School Feeding Program juga berhasil menyediakan makanan bergizi gratis bagi anak-anak di wilayah miskin, mengurangi kekurangan gizi, serta meningkatkan angka partisipasi sekolah.
Sementara itu, Jepang melalui School Lunch Program atau Kyūshoku menekankan kualitas makanan dan edukasi gizi, meskipun tidak sepenuhnya gratis. Hampir semua anak sekolah menerima makan siang bersubsidi dengan variasi makanan sehat yang menekankan edukasi pola makan seimbang. Keberhasilan Jepang terlihat dari status gizi anak-anak yang sangat baik dan angka obesitas yang rendah.
Dengan demikian, Indonesia dapat mengambil pelajaran dari berbagai model ini: integrasi kualitas gizi, keamanan pangan, edukasi gizi, serta cakupan yang luas sangat penting bagi keberhasilan MBG. Hingga 20 Januari 2026, jumlah SPPG telah bertambah menjadi 21.102 unit dan menjangkau sekitar 59,86 juta penerima manfaat termasuk di dalamnya merupakan tenaga pendidik (BGN, 20/01/2026).
UNHAS kini membuktikan bahwa perguruan tinggi dapat berkontribusi dan bahkan dapat menjadi motor perubahan dalam pelaksanaan program sosial berskala nasional. Dengan pendekatan berbasis ilmu, praktik langsung, dan inovasi berkelanjutan, UNHAS akan memastikan: pertama, program MBG dapat berjalan tanpa menelan korban sia-sia; kedua, anggaran besar program MBG dapat digunakan tepat sasaran dengan berpedoman pada asas-asas good governance; dan ketiga, tujuan mulia MBG—meningkatkan gizi dan kesehatan anak-anak Indonesia—dapat tercapai.
Seperti yang telah ditegaskan Rektor UNHAS, pembangunan SPPG merupakan langkah nyata untuk mengintegrasikan penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat. UNHAS ingin bergerak dari hulu ke hilir, dari kampus untuk masyarakat. Dengan model ini, UNHAS menjadikan MBG bukan hanya sebagai program pemerintah, tetapi juga sebagai laboratorium hidup bagi pendidikan dan inovasi gizi.
Ke depan, diharapkan model UNHAS dapat direplikasi oleh perguruan tinggi lain di tanah air. Program MBG tidak hanya menjadi solusi pemenuhan gizi, tetapi juga menjadi sarana pendidikan, riset, dan inovasi yang berdampak nyata bagi masyarakat. Dengan pengelolaan yang profesional dan terstandarisasi, kasus keracunan massal yang telah menimpa puluhan ribu anak tidak akan pernah terulang lagi, dan setiap rupiah dari anggaran raksasa MBG akan digunakan untuk mencapai tujuan mulia: generasi muda Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.
Sebagaimana diingatkan oleh Linus Pauling (peraih dua hadiah nobel pada bidang yang berbeda: Nobel Kimia pada 1954 dan Nobel Perdamaian pada 1962), “You can trace every sickness, every disease and every ailment to a mineral deficiency.” Kutipan ini menegaskan bahwa kualitas gizi bukan sekadar pelengkap, melainkan fondasi utama kesehatan manusia, sehingga program MBG harus dijalankan dengan standar tertinggi demi masa depan anak-anak Indonesia.
