Tangerang – Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta partisipatif, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tangerang menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) terkait penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP), Rabu (18/06/2025), bertempat di Vega Hotel Gading Sepong, Tangerang. Forum ini […]
Bolehkah Perusahaan Menahan Ijazah Karyawan? Ini Penjelasan Hukumnya
Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Permendikbudristek 50/2024. Praktik penahanan ijazah asli sebagai syarat kerja bukanlah hal yang baru dalam dunia kerja. Dari perspektif perusahaan, penahanan ijazah […]
Strategi Penting Dalam Pemilihan Merek Untuk Menilai Persamaan Pada Pokoknya
Oleh: Siti Maila Nurhasanah (Praktis Hukum) Dalam era globalisasi dan digitalisasi saat ini, merek bukan sekadar nama dagang, melainkan aset intelektual yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Identitas merek yang kuat dapat menjadi pembeda utama dalam memenangkan pasar. Namun demikian, pemilihan merek tidak boleh dilakukan sembarangan. Sebab, dalam ranah hukum, pemakaian merek yang menyerupai merek lain […]
Kelompok DPD RI di MPR RI Dorong Agenda Perubahan UUD 1945 pada 2026
JAKARTA – Kelompok Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di MPR RI akan terus mendorong agenda perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada tahun 2026. Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI Dr. Dedi Iskandar Batubara mengatakan keinginan perubahan UUD 1945 dalam rangka penataan lembaga kenegaraan dalam sistem pemerintahan presidensial itu […]
Tegas! Ketum PB HMI (MPO) Minta Aparatur Penegak Hukum Tidak Tegas Tambang Ilegal Poboya di Sulteng
Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO), Mahfut Khanafi, mendesak Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah untuk segera mengambil langkah tegas terhadap aktivitas tambang emas di Poboya, Sulawesi Tengah. Pasalnya, aktivitas pertambangan tersebut diduga menyebabkan kerugian negara hingga Rp3 triliun akibat praktik ilegal dan pengelolaan […]
Pemerintah Diminta Tegas terhadap Perusahaan yang Tidak Membayarkan THR
Pemerintah didesak untuk mengambil langkah tegas terhadap perusahaan yang tidak membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja. Pasalnya, kewajiban ini telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04.00/III/2025. Pembayaran THR secara tepat waktu dianggap sebagai hak pekerja yang harus dipenuhi guna menyambut hari raya keagamaan dengan layak. Ketentuan pemberian […]
Inkubasi Pemberantasan Korupsi: Asa Menuju Indonesia Emas
Penulis : Risahlan R. Mahasiswa Doktoral Hukum Islam Universitas Islam Indonesia Komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi terus digaungkan, Presiden dengan tegas mengingatkan para kepala daerah yang baru terpilih untuk tidak mengkhianati rakyat dengan melakukan korupsi yang bertepatan dengan HUT partai Golkar. Ketegasan ini menurut Pusat kajian anti korupsi (PUKAT) belum […]
Gelar Diskusi, PPIJ Kaji Sistem Pilkada Jepang untuk Reformasi Pilkada di Indonesia
Ditengah polemik wacana pemilihan kepala daerah dipilih DPRD yang digulirkan Presiden Prabowo Subianto, Perhimpunan Pelajar Indonesia Jepang (PPIJ) 2024-2025 menggelar diskusi publik bertema “Belajar dari Pemilihan Kepala Daerah di Jepang” di Cinta Jawa Cafe Shinjuku, Tokyo, Minggu (22/12/2024). Diskusi ini menghadirkan Komisioner Bawaslu RI 2022-2027, Puadi, MM sebagai narasumber utama dalam upaya memahami dan membandingkan […]
Puadi: Bawaslu Tetap Konsisten dalam Mengawasi Pilkada Apa Pun Modelnya
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Puadi menegaskan apapun model sistem pilkada, Bawaslu siap mengawal dan konsisten menjalankan tugas sebagai pengawas pemilu. Hal itu merespons usulan penyataan Presiden RI Prabowo Subianto tentang pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD. “Usulan Presiden Prabowo terkait pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD yang dianggap lebih efisien dan hemat biaya, hal ini […]
LAGRIAL Kritik Penetapan PIK 2 sebagai PSN: Abaikan Hak Masyarakat Loka
Kebijakan pemerintah yang menetapkan PIK 2 menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) dinilai memiliki dampak sosial yang signifikan, terutama bagi masyarakat lokal yang menggantungkan hidup pada lautan dan pertanian. Penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan, buruh angkut, dan pedagang ikan menjadi pihak yang paling terdampak. Hilangnya akses ke sumber daya laut akibat perubahan fungsi lahan dan […]