Mahkamah Konstitusi (MK) diminta untuk mengubah ketentuan syarat pendidikan minimal calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Permintaan ini disampaikan melalui permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang teregistrasi dalam perkara Nomor 133/PUU-XXIII/2025. Permohonan tersebut diajukan oleh seorang advokat bernama Leon Maulana Mirza Pasha dan mahasiswa Zidane Azharian Kemalpasha. […]
DPR Bahas Amandemen UUD Terkait Putusan MK Pemilu
Jakarta, 29 Juni 2025 – Ahmad Irawan, legislator Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, mengkritisi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah. Ia menilai langkah tersebut merupakan keputusan yang keliru. “Putusan MK itu salah. Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 secara tekstual dan eksplisit menentukan […]
MK Putuskan Pemilu Nasional dan Daerah Tak Lagi Bersamaan
Jakarta, 26 Juni 2025 – Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan bahwa pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah tidak lagi dilakukan secara serentak. MK merekomendasikan agar waktu pelaksanaan pemilu nasional dipisahkan dari pemilu daerah, dengan jeda maksimal dua tahun enam bulan di antara keduanya. “Menyatakan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas […]

