Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, (04/11/2025).
Rapat tersebut membahas sejumlah arahan penting, terutama mengenai perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penertiban barang impor bekas, serta percepatan digitalisasi sistem layanan UMKM nasional.
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya penertiban barang impor bekas tanpa merugikan pelaku usaha kecil. Kepala Negara meminta agar pemerintah menyiapkan langkah nyata berupa penyediaan produk lokal pengganti yang dapat dijual oleh pedagang yang selama ini bergantung pada barang bekas.
“Presiden mengarahkan agar dalam upaya pembatasan barang-barang bekas, pemerintah juga menyiapkan substitusi produk dalam negeri yang bisa dipasarkan oleh para pedagang,” ujar Maman seusai rapat.
Lebih lanjut, Maman menyampaikan bahwa Presiden menugaskan Kementerian UMKM untuk menjamin pedagang thrifting tetap dapat berusaha melalui penjualan produk lokal. Pemerintah, katanya, tidak berniat mematikan kegiatan ekonomi para pedagang tersebut, melainkan mengalihkannya agar turut memperkuat industri dalam negeri.
“Presiden meminta kami menyiapkan solusi agar para pedagang tetap bisa berjualan, namun diarahkan untuk menjual produk buatan dalam negeri,” jelas Maman.
Selain itu, Presiden Prabowo juga menekankan percepatan digitalisasi layanan bagi pelaku UMKM melalui sistem terintegrasi Sapa UMKM. Sistem ini diharapkan dapat mempermudah akses terhadap berbagai layanan, mulai dari perizinan, pembiayaan, hingga pemasaran produk.
“Presiden menyampaikan bahwa melayani 57 juta pelaku UMKM tidak bisa lagi dengan cara konvensional, tetapi harus berbasis teknologi dan digitalisasi,” ungkap Maman.
Dalam rapat tersebut, Presiden juga menyoroti pentingnya peningkatan daya saing UMKM melalui penyederhanaan proses perizinan dan sertifikasi, termasuk percepatan sertifikasi halal, izin BPOM, PIRT, dan SNI. Di samping itu, Prabowo meminta agar program penghapusan piutang UMKM segera dijalankan sesuai rencana. Berdasarkan data sementara, sekitar 67 ribu UMKM sudah tercatat dalam program tersebut, sementara potensi keseluruhan diperkirakan mencapai sekitar satu juta pelaku usaha.
