Oleh: M. Adil Muktafa (Mahasiswa S3 Hukum Universitas Tarumanegara)
Transformasi digital dalam pemerintahan menjadi salah satu agenda utama reformasi birokrasi di Indonesia. Pemerintah berupaya memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Dalam konteks ini, lahirnya sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS-RBA (Online Single Submission Risk-Based Approach) menjadi langkah strategis yang tidak hanya menyederhanakan proses perizinan, tetapi juga mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu platform nasional.
Kehadiran OSS-RBA tidak dapat dilepaskan dari kebijakan besar yang dibawa oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sistem ini dirancang untuk menjawab berbagai persoalan klasik dalam perizinan, seperti birokrasi yang berbelit, ketidakpastian waktu, dan perbedaan prosedur antar daerah.
OSS-RBA: Lebih dari Sekadar Sistem Perizinan
Secara formal, OSS-RBA diposisikan sebagai instrumen pelayanan publik yang memudahkan pelaku usaha dalam memperoleh izin. Melalui sistem ini, proses perizinan menjadi lebih cepat, transparan, dan terintegrasi.
Namun, jika dilihat lebih dalam, OSS-RBA tidak hanya berfungsi sebagai alat pelayanan, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian. Seluruh proses perizinan yang sebelumnya tersebar di berbagai daerah kini terkonsolidasi dalam satu sistem yang dikendalikan oleh pemerintah pusat.
Dengan demikian, OSS-RBA dapat dipahami sebagai instrumen kontrol terpusat yang memungkinkan pemerintah pusat untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kewenangan di daerah secara real time.
Pergeseran Kewenangan dalam Sistem Digital
Sebelum adanya OSS-RBA, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang relatif luas dalam menerbitkan izin. Proses perizinan dilakukan secara langsung oleh instansi daerah dengan tingkat diskresi tertentu.
Namun, dengan adanya OSS-RBA, kewenangan tersebut mengalami perubahan. Pemerintah daerah tetap terlibat dalam proses perizinan, tetapi harus mengikuti norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang telah ditentukan oleh pusat, serta menjalankan proses melalui sistem yang sama.
Dalam kondisi ini, kewenangan daerah tidak lagi sepenuhnya berada pada pejabat administratif, tetapi sebagian “dipindahkan” ke dalam sistem digital. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari kewenangan berbasis institusi menuju kewenangan berbasis sistem.
Efisiensi dan Transparansi sebagai Keuntungan
Tidak dapat dipungkiri bahwa OSS-RBA membawa berbagai manfaat. Proses perizinan menjadi lebih cepat dan mudah diakses, sehingga mengurangi hambatan birokrasi. Selain itu, sistem ini juga meningkatkan transparansi karena seluruh proses tercatat secara digital dan dapat dipantau.
Dalam konteks investasi, OSS-RBA memberikan kepastian hukum yang lebih baik, karena prosedur yang berlaku bersifat seragam di seluruh Indonesia. Hal ini menjadi faktor penting dalam menarik investor dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional.
Kontrol Terpusat dan Tantangan Otonomi Daerah
Di balik manfaat tersebut, OSS-RBA juga menimbulkan tantangan, khususnya terkait dengan otonomi daerah. Dengan terpusatnya sistem perizinan, ruang diskresi pemerintah daerah menjadi semakin terbatas.
Daerah tidak lagi memiliki kebebasan penuh dalam menentukan kebijakan teknis, karena harus menyesuaikan dengan sistem dan standar yang telah ditetapkan. Dalam beberapa kasus, kondisi ini dapat mengurangi fleksibilitas daerah dalam merespons kebutuhan lokal.
Fenomena ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya membawa efisiensi, tetapi juga memperkuat kontrol pemerintah pusat terhadap daerah. Dengan kata lain, OSS-RBA menjadi alat yang efektif untuk melakukan resentralisasi kewenangan dalam bentuk baru.
Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Seimbang
Penggunaan OSS-RBA sebagai instrumen kontrol terpusat tidak sepenuhnya negatif. Dalam batas tertentu, kontrol diperlukan untuk memastikan konsistensi kebijakan dan mencegah penyimpangan.
Namun demikian, penting untuk menjaga keseimbangan antara kontrol pusat dan kemandirian daerah. Pemerintah pusat perlu memberikan ruang bagi daerah untuk beradaptasi dan berinovasi, sementara pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitasnya dalam memanfaatkan sistem digital.
Keseimbangan ini menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan tetap menghormati prinsip otonomi daerah.
Penutup
OSS-RBA merupakan inovasi penting dalam reformasi birokrasi yang membawa perubahan signifikan dalam sistem perizinan di Indonesia. Namun, di balik fungsinya sebagai alat pelayanan, sistem ini juga berperan sebagai instrumen kontrol terpusat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Oleh karena itu, implementasi OSS-RBA perlu terus dievaluasi agar tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan otonomi daerah. Pada akhirnya, keberhasilan sistem ini tidak hanya diukur dari kecepatan layanan, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan pemerintahan yang adil dan responsif.
